KUANTAN SINGINGI – Maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Logas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), kembali menjadi sorotan setelah muncul pemberitaan mengenai insiden longsor tambang emas ilegal yang diduga menewaskan sejumlah pekerja.
Peristiwa tersebut semakin menambah perhatian terhadap persoalan PETI yang selama ini berulang kali diberitakan, termasuk dugaan penggunaan alat berat, dugaan keterkaitan dengan peredaran narkotika, serta intimidasi terhadap wartawan ketika melakukan investigasi lapangan.
ATHIA, wartawan sekaligus redaksi Media IntelijenJenderal.com, kembali mempertanyakan keseriusan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah tersebut. Pasalnya, berbagai informasi, dokumentasi lapangan, dan tautan pemberitaan sebelumnya telah berulang kali disampaikan kepada pihak kepolisian, tetapi belum seluruhnya memperoleh penjelasan mengenai perkembangan penanganannya.
Menindaklanjuti insiden longsor tersebut, ATHIA telah mengirimkan konfirmasi dan permintaan klarifikasi secara terpisah kepada Kapolsek Singingi Iptu Edi Winoto, S.H., M.H., Kasat Reskrim Polres Kuansing Iptu Gerry Agnar Timur, S.Tr.K., S.I.K., M.H., serta Kanit Tipidter Satreskrim Polres Kuansing IPDA Geraldo Ivanco Pandelaki, S.Tr.K.
Dua tautan pemberitaan mengenai insiden longsor turut dilampirkan, masing-masing dari Lingkaranpolri.id dan Tuntasnusantara.com.
Tiga Pejabat Dikonfirmasi, Belum Ada Penjelasan Menyeluruh
Dalam konfirmasinya kepada Kanit Tipidter, ATHIA mempertanyakan apakah penyelidikan khusus terhadap aktivitas PETI di Desa Logas telah dilakukan, termasuk pendataan pemilik rakit, dompeng, ekskavator, pemodal, dan pihak-pihak yang diduga mengoordinasikan aktivitas tambang ilegal tersebut.
ATHIA juga mempertanyakan perkembangan penanganan sejumlah persoalan PETI yang sebelumnya telah diberitakan pada 6 Juni, 31 Juli, 1 Agustus, 17 Agustus, 29 Oktober, 30 Oktober, dan 3 November 2026.
Tidak hanya itu, Unit Tipidter diminta menjelaskan apakah telah melakukan pemeriksaan terhadap lokasi longsor, sistem operasional tambang, pemilik maupun pengelola, serta kemungkinan unsur pidana dalam peristiwa tersebut.
Sementara kepada Kasat Reskrim, ATHIA meminta kejelasan perkembangan laporan polisi terkait dugaan intimidasi terhadap tim wartawan saat melakukan investigasi PETI di Desa Logas.
Pertanyaan tersebut juga mencakup status laporan, apakah masih dalam penyelidikan, telah ditingkatkan ke penyidikan, dihentikan, atau terdapat perkembangan hukum lainnya.
Jika laporan dihentikan, ATHIA meminta penjelasan mengenai dasar hukum dan alasan penghentian serta pemberitahuan kepada pelapor.
Kasat Reskrim juga diminta menjelaskan perkembangan penyelidikan dugaan keterkaitan PETI dengan peredaran narkotika serta langkah pengungkapan pihak-pihak yang diduga menjadi pemodal dan pengendali aktivitas tambang ilegal.
Kapolsek Sebut Pemberitaan “Hoak”, Pertanyaan Lain Belum Terjawab
Sementara itu, dalam komunikasi sebelumnya, Kapolsek Singingi Iptu Edi Winoto memberikan tanggapan singkat dengan menyebut pemberitaan insiden longsor tersebut sebagai “Hoak”, pada Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 16.48 WIB.
Menanggapi pernyataan tersebut, ATHIA kembali meminta Kapolsek menjelaskan bagian mana yang dianggap tidak benar dan apa dasar faktual dari pernyataan tersebut.
ATHIA menegaskan bahwa konfirmasi yang disampaikan bukan sekadar meminta penilaian benar atau salahnya pemberitaan, melainkan meminta penjelasan mengenai kondisi di lapangan, pengawasan PETI, serta langkah penanganan kepolisian.
Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan lanjutan dari Kapolsek atas sejumlah pertanyaan yang telah disampaikan.
Berdasarkan dokumentasi komunikasi ATHIA, pesan konfirmasi kepada Kasat Reskrim dan Kanit Tipidter telah menunjukkan tanda centang dua pada WhatsApp. Namun, hingga berita ini disusun, belum ada jawaban maupun penjelasan resmi dari kedua pejabat tersebut.
Kondisi serupa juga terjadi pada konfirmasi lanjutan kepada Kapolsek Singingi yang belum memberikan jawaban atas keseluruhan pertanyaan.
ATHIA menilai persoalan ini membutuhkan perhatian serius. Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi mengenai jumlah rakit atau peralatan tambang yang dimusnahkan dalam kegiatan penertiban, tetapi juga kepastian mengenai penelusuran pemodal, pengendali, dan pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas PETI.
Terlebih, persoalan intimidasi terhadap wartawan dan laporan polisi yang belum diketahui perkembangannya juga membutuhkan kejelasan.
Kapolda Riau yang Baru Didesak Turun Tangan
Melihat berulangnya persoalan tersebut, ATHIA mendesak Kapolda Riau yang baru agar memberikan perhatian khusus dan melakukan evaluasi terhadap pengawasan serta penanganan dugaan aktivitas PETI di wilayah hukum Polres Kuansing, khususnya Desa Logas, Kecamatan Singingi.
Langkah pengawasan dan evaluasi dinilai penting untuk memastikan apakah berbagai informasi dan laporan yang telah disampaikan masyarakat maupun wartawan benar-benar ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Penanganan juga diharapkan tidak hanya berorientasi pada penertiban peralatan tambang, tetapi mengarah pada pengungkapan pihak-pihak yang diduga menjadi aktor utama, termasuk pemodal dan pengendali kegiatan ilegal tersebut.
Di sisi lain, perlindungan terhadap wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik juga tidak boleh diabaikan. Setiap dugaan intimidasi harus memperoleh penanganan yang jelas dan profesional.
ATHIA menegaskan bahwa berbagai pemberitaan dan konfirmasi yang disampaikan bukan bertujuan menyudutkan institusi kepolisian maupun pejabat tertentu. Namun, sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, publik berhak mengetahui sejauh mana penegakan hukum berjalan.
Sebelum muncul kejadian lain dan semakin banyak pihak dirugikan, sudah sepatutnya persoalan PETI di Logas mendapatkan perhatian serius, pengawasan nyata, dan pengungkapan hukum yang transparan.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi Media IntelijenJenderal.com masih menunggu penjelasan resmi dari Kapolsek Singingi, Kasat Reskrim, Kanit Tipidter Polres Kuansing, maupun Kapolda Riau.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait demi memenuhi prinsip keberimbangan dan profesionalitas jurnalistik.
