KUANTAN SINGINGI – Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP-PKP) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau, dalam melakukan pengawasan dan penertiban penyakit masyarakat (Pekat) kembali menjadi sorotan.
Kali ini, kritik tidak hanya datang melalui pemberitaan media, tetapi juga disampaikan secara terbuka oleh salah seorang warga masyarakat Kuansing melalui grup WhatsApp pada Rabu (11/11/2026).
Dalam pernyataannya, warga tersebut secara tegas mempertanyakan kinerja Satpol PP-PKP yang dinilai perlu dievaluasi, khususnya terkait pelaksanaan operasi pemberantasan penyakit masyarakat.
“Satpol ini Jgn habiskan anggaran operasi. Tpi tidak bergerak. Kinerja satpol PP ini perlu kita pertanyakan. Mana? ktanya Perang trhdap pekat,” demikian pernyataan warga tersebut.
Pernyataan itu menjadi perhatian karena muncul di tengah berbagai persoalan tempat usaha yang diduga masih menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan penyakit masyarakat di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
Kafe Remang-Remang di Sekitar Kompleks Pemkab Ikut Disorot
Sebelumnya, berdasarkan investigasi lapangan ATHIA, wartawan Media IntelijenJenderal.com, terdapat sekitar enam kafe remang-remang di kawasan belakang Kompleks Perkantoran Pemkab Kuansing yang masih menjadi perhatian masyarakat.
Ironisnya, salah satu kafe berinisial HB yang sebelumnya diberitakan telah ditutup oleh Satpol PP-PKP pada September 2026, berdasarkan informasi dan dokumentasi investigasi lanjutan diduga kembali menjalankan aktivitas seperti sebelumnya.
Riau Pos pada 21 September 2026 telah menerbitkan pemberitaan berjudul “Satu Kafe Remang-Remang di Belakang Kawasan Komplek Pemkab Kuansing Ditutup.”
Dalam pemberitaan tersebut disebutkan bahwa satu kafe berinisial HB ditutup setelah pengelolanya menandatangani surat pernyataan bersedia menghentikan aktivitas usaha. Sementara enam kafe lainnya ketika itu disebut masih dalam pemantauan Satpol PP-PKP.
Namun, berdasarkan keterangan sejumlah narasumber yang dihimpun ATHIA, kafe berinisial HB tersebut merujuk kepada seseorang bernama Habibi.
Belakangan, nama Habibi tidak lagi ditampilkan sebagai nama pengelola, melainkan muncul nama orang lain yang disebut menjalankan usaha tersebut.
Selain itu, terdapat informasi narasumber bahwa sejumlah perlengkapan karaoke, termasuk speaker pengeras suara dan fasilitas pendukung lainnya, diduga masih merupakan milik pihak yang sebelumnya disebut sebagai pengelola.
Informasi mengenai kepemilikan perlengkapan maupun hubungan antara pihak-pihak yang menjalankan usaha tersebut masih membutuhkan verifikasi dan klarifikasi lebih lanjut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan, apakah penutupan sebelumnya benar-benar menghentikan aktivitas usaha atau hanya terjadi pergantian nama pihak yang menjalankannya?
Komitmen Perang terhadap Pekat Jangan Berhenti di Atas Kertas
Persoalan tersebut semakin menarik perhatian apabila mengingat bahwa Pemkab Kuansing sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi pemberantasan narkoba dan penyakit masyarakat pada 5 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, MUI, LAM, organisasi kemasyarakatan, GRANAT, serta berbagai unsur lainnya.
ATHIA sendiri turut hadir dalam kegiatan tersebut sebagai Bendahara DPC GRANAT Kabupaten Kuantan Singingi.
Rapat koordinasi tersebut juga telah diberitakan Media IntelijenJenderal.com melalui artikel berjudul “Pemkab Kuansing Gandeng Forkopimda, Tokoh Masyarakat dan GRANAT Perangi Narkoba serta Penyakit Masyarakat.”
Dengan demikian, komitmen pemberantasan Pekat sebelumnya telah menjadi pembahasan bersama berbagai unsur di Kabupaten Kuantan Singingi.
Namun, masyarakat tentu membutuhkan bukti nyata dari implementasi komitmen tersebut, terutama melalui pengawasan rutin, penertiban yang konsisten, dan tindak lanjut terhadap tempat-tempat usaha yang diduga melanggar ketentuan.
ATHIA Sudah Konfirmasi, Plt Kasatpol PP Belum Memberikan Jawaban
Di tengah munculnya kritik masyarakat tersebut, ATHIA sebelumnya juga telah beberapa kali meminta klarifikasi kepada Plt Kasatpol PP-PKP Kabupaten Kuantan Singingi.
Khusus persoalan Cafe Memey yang berlokasi tidak jauh dari Mapolres Kuansing, ATHIA telah menyampaikan dokumentasi hasil investigasi lapangan berupa foto, video, informasi tanggal, dan titik koordinat lokasi.
Berdasarkan dokumentasi investigasi pada 31 Oktober 2026 sekitar pukul 01.13 WIB, tempat usaha tersebut disebut masih menjalankan aktivitas meskipun sebelumnya telah dilakukan penertiban.
Persoalan tersebut juga telah diterbitkan dalam beberapa pemberitaan lanjutan.
Tidak hanya itu, pada Rabu pagi (11/11/2026), ATHIA kembali menyampaikan konfirmasi dan permintaan klarifikasi kepada Plt Kasatpol PP-PKP mengenai dugaan kembali beroperasinya kafe HB, informasi pergantian pengelola, serta perkembangan pengawasan terhadap sekitar enam kafe remang-remang di belakang Kompleks Pemkab Kuansing.
Dalam konfirmasi tersebut, ATHIA juga meminta penjelasan mengenai dokumen penertiban, hasil pemeriksaan, perizinan, tindak lanjut rapat koordinasi Pekat, serta langkah konkret yang akan dilakukan Satpol PP-PKP.
Namun, hingga berita ini disusun, pesan WhatsApp tersebut telah berstatus centang dua atau terkirim kepada penerima, tetapi belum mendapatkan tanggapan maupun penjelasan resmi.
Publik Berhak Mempertanyakan Penggunaan Anggaran Operasi
Kritik masyarakat mengenai anggaran operasi Satpol PP-PKP juga perlu dijawab secara terbuka dan proporsional oleh pemerintah daerah.
Penggunaan anggaran kegiatan pengawasan dan penertiban tentu harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Masyarakat berhak mengetahui program yang dilaksanakan, hasil kegiatan, serta tindak lanjut apabila masih ditemukan pelanggaran setelah penertiban.
Sebab, keberhasilan operasi tidak semata-mata diukur dari jumlah personel yang turun ke lapangan atau banyaknya lokasi yang didatangi, tetapi juga dari hasil penanganan dan kepatuhan setelah kegiatan tersebut dilaksanakan.
Masyarakat tentu berharap Satpol PP-PKP dapat memberikan penjelasan mengenai sejauh mana pengawasan terhadap tempat-tempat yang selama ini menjadi sorotan.
Jangan sampai muncul kesan bahwa penertiban hanya dilakukan ketika suatu lokasi menjadi perhatian pemberitaan media, sementara setelah itu aktivitas kembali berlangsung.
Kini, publik menunggu bukan sekadar pernyataan perang terhadap penyakit masyarakat, melainkan bukti nyata berupa pengawasan, penertiban, dan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.
Media ini tetap membuka ruang klarifikasi, penjelasan, dan hak jawab kepada Plt Kasatpol PP-PKP Kabupaten Kuantan Singingi maupun pihak-pihak terkait demi menjaga keberimbangan pemberitaan.
Hingga berita ini diterbitkan, tanggapan resmi dari Plt Kasatpol PP-PKP masih dinantikan.






