Ratusan Pohon Karet Ditebang Sepihak, Nama Bhabinkamtibmas Hengky Saputra Kembali Disorot, Keluarga Riswanto Sepakat Tempuh Jalur Hukum

KUANTAN SINGINGI, RIAU – Persoalan dugaan penumbangan ratusan batang pohon karet milik keluarga Riswanto di Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, kembali menjadi sorotan. Hingga Minggu (22/11/2026), keluarga Riswanto mengaku belum mendapatkan penyelesaian maupun iktikad baik dari pihak-pihak yang disebut berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Kasus yang sebelumnya telah diberitakan Media IntelijenJenderal.com pada 7, 10, dan 16 November 2026 itu kini memasuki babak baru. Keluarga Riswanto menyatakan telah sepakat untuk membawa persoalan tersebut ke jalur hukum apabila tidak ada penyelesaian dalam waktu dekat.

Dalam keterangannya kepada ATHIA, Minggu sore (22/11/2026), Riswanto menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi penyelesaian yang dinilai sebagai iktikad baik dari Hengky Saputra selaku Bhabinkamtibmas maupun ayahnya yang berinisial H. Yaya.

Bahkan, menurut Riswanto, upaya mediasi yang diharapkan keluarga juga belum terlaksana, termasuk belum adanya tindak lanjut dari pemerintah desa setempat.

“Kami sudah sepakat sekeluarga, mulai dari ayah kami, seluruh saudara laki-laki dan perempuan, hingga anak-anak kami yang sudah menjadi kepala keluarga, untuk membawa persoalan ini ke jalur hukum. Paling lama tiga hari ke depan kami akan membuat laporan resmi agar diproses sesuai hukum yang berlaku,” ungkap Riswanto.

Ia menegaskan, langkah hukum tersebut bukan semata-mata persoalan kerugian materi, melainkan juga menyangkut hak keluarga atas tanaman karet yang menurut mereka merupakan hasil penanaman dan pengelolaan keluarga besar selama bertahun-tahun.

Keluarga mempertanyakan dasar dilakukannya penumbangan ratusan batang pohon karet menggunakan alat berat jenis excavator, terlebih apabila pekerjaan tersebut benar dilakukan tanpa persetujuan pihak yang mengaku sebagai pemilik tanaman.

Sebelumnya, Riswanto juga pernah menyampaikan dugaan bahwa operator excavator diperintahkan oleh Hengky Saputra. Pernyataan tersebut telah menjadi bagian dari pemberitaan terdahulu dan hingga kini masih memerlukan klarifikasi serta pembuktian lebih lanjut.

Keluarga Menunggu Penyelesaian, Jalur Hukum Jadi Pilihan

Keputusan keluarga untuk menempuh jalur hukum menjadi perkembangan penting dalam perkara ini. Pasalnya, persoalan tersebut telah beberapa kali diberitakan, sementara menurut pihak keluarga belum ada penyelesaian konkret yang dapat diterima.

Apabila laporan resmi benar-benar disampaikan dalam waktu dekat, aparat penegak hukum diharapkan dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, objektif, dan transparan.

Pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk pihak yang diduga memerintahkan pekerjaan, operator excavator, serta pihak yang mengetahui riwayat penguasaan dan kepemilikan tanaman karet, penting dilakukan guna mengungkap duduk perkara secara utuh.

Camat Cerenti dan Hengky Saputra Dimintai Klarifikasi

Sebagai bentuk keberimbangan pemberitaan, ATHIA dari Media IntelijenJenderal.com telah menyampaikan permintaan konfirmasi dan klarifikasi kepada Hengky Saputra serta Camat Cerenti, Erialis, S.Sos., terkait perkembangan persoalan tersebut.

Konfirmasi kepada Hengky Saputra mencakup dugaan keterlibatannya dalam kegiatan penumbangan pohon karet, termasuk tudingan mengenai perintah kepada operator excavator, serta upaya komunikasi maupun penyelesaian dengan keluarga Riswanto.

Sementara kepada Camat Cerenti, Erialis, S.Sos., dimintakan penjelasan mengenai sejauh mana pihak kecamatan mengetahui persoalan tersebut, koordinasi dengan pemerintah desa, serta kemungkinan langkah konkret untuk memfasilitasi mediasi kedua belah pihak.

Media ini juga masih berupaya memperoleh nomor kontak Bapak H. Yaya agar dapat meminta klarifikasi secara langsung. Namun, hingga berita ini disusun, nomor WhatsApp yang bersangkutan belum berhasil diperoleh.

Media IntelijenJenderal.com tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Hengky Saputra, H. Yaya, Camat Cerenti, maupun pihak-pihak lain yang berkaitan untuk menyampaikan hak jawab, tanggapan, dan klarifikasi.

Jangan Biarkan Persoalan Berlarut Tanpa Kepastian

Persoalan ini perlu mendapatkan perhatian serius. Jika benar terdapat penumbangan tanaman milik warga tanpa persetujuan pihak yang berhak, tentu harus ada penelusuran mengenai dasar tindakan, pihak yang bertanggung jawab, serta kemungkinan kerugian yang ditimbulkan.

Di sisi lain, seluruh pihak juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dan kesempatan menyampaikan bukti maupun keterangannya.

Kini publik menunggu langkah nyata, bukan sekadar saling melempar tanggung jawab. Pemerintah desa dan kecamatan diharapkan tidak mengabaikan persoalan yang menyangkut hak masyarakat, sementara aparat penegak hukum diharapkan memberikan kepastian apabila laporan resmi telah diterima.

 

Tim/Red