Bekasi  

Diduga Oknum Kolonel Didampingi Dua Anggota PM Hendak Ambil Paksa Mobil di Villa Nusa Indah, Keluarga Pertanyakan Keterlibatan Pihak Aparat

BEKASI – Dugaan keterlibatan oknum aparat TNI dalam upaya pengambilan kendaraan milik keluarga Berti di kawasan Perumahan Villa Nusa Indah, Bekasi, menjadi sorotan. Seorang pria yang mengaku berpangkat Kolonel disebut datang bersama dua orang yang diduga anggota Polisi Militer (PM) untuk mengambil sebuah mobil yang masih dipersoalkan pihak keluarga.

Peristiwa tersebut sempat diwarnai adu argumentasi antara pihak yang hendak mengambil kendaraan dengan keluarga Berti yang menolak mobil tersebut dibawa sebelum persoalan yang melibatkan seseorang bernama Ahmad diselesaikan.

Berti, selaku pihak keluarga yang keberatan, secara tegas meminta agar Ahmad terlebih dahulu dihadirkan untuk menjelaskan persoalan yang menurutnya masih memiliki sangkutan dengan dirinya.

“Silakan hadirkan dulu si Ahmad, baru mobil silakan dibawa. Selagi Ahmad tidak bisa dihadirkan, mohon maaf, mobil jangan coba-coba diambil paksa. Ahmad itu masih ada sangkutan dengan saya, nilainya lebih dari mobil ini,” tegas Berti.

Dalam suasana perdebatan tersebut, Berti juga mempertanyakan kapasitas seorang pria yang mengaku berpangkat Kolonel dan hadir mendampingi proses pengambilan kendaraan.

“Bapak lagi malu-maluin aja. Berpangkat Kolonel tapi nyambi seperti matel (mata elang),” sindir Berti.

Menanggapi tudingan tersebut, pria yang bersangkutan membantah dirinya bertindak sebagai penagih kendaraan. Ia menyebut kehadirannya hanya untuk mendampingi karena persoalan tersebut masih berkaitan dengan keluarganya.

“Bukan, Bang. Saya hanya menemani dikarenakan ini masih keluarga saya,” jawab pria tersebut.

Namun, Berti tetap mempertanyakan alasan kehadiran pria tersebut bersama dua orang yang disebut sebagai anggota Polisi Militer.

“Entahlah Bapak mau beralibi apa. Pada intinya malam ini Bapak mengakui sebagai Kolonel dan didampingi dua anggota PM,” lanjut Berti.

UPAYA PENGAMBILAN MOBIL BATAL, KEWENANGAN APARAT DIPERTANYAKAN

Setelah melalui perdebatan, kendaraan tersebut akhirnya tidak jadi dibawa. Pihak keluarga tetap mempertahankan mobil tersebut hingga persoalan yang melibatkan Ahmad mendapatkan penyelesaian.

Peristiwa ini memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan dan kapasitas aparat militer apabila benar terdapat anggota TNI yang hadir dalam proses pengambilan kendaraan terkait persoalan privat atau hubungan utang-piutang.

Pada prinsipnya, prajurit TNI memiliki tugas dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kehadiran maupun keterlibatan aparat militer dalam persoalan privat perlu memiliki dasar dan kapasitas yang jelas, sehingga tidak menimbulkan kesan penggunaan kewenangan atau atribut institusi untuk menekan masyarakat.

Terlebih, apabila pengambilan kendaraan berkaitan dengan pembiayaan dan jaminan fidusia, pelaksanaannya wajib memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 beserta putusan terkait, mengenai mekanisme eksekusi jaminan fidusia apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela.

Dengan demikian, pengambilan kendaraan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang ataupun melalui tindakan yang mengandung unsur intimidasi.

DESAK KLARIFIKASI DAN TRANSPARANSI INSTITUSI TNI

Atas kejadian tersebut, pihak terkait, termasuk satuan tempat pria yang mengaku berpangkat Kolonel dan dua orang yang disebut sebagai anggota PM bertugas, perlu memberikan klarifikasi secara terbuka.

Setidaknya terdapat sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban:

1. Apa kapasitas dan tujuan kehadiran pria yang mengaku berpangkat Kolonel dalam upaya pengambilan kendaraan tersebut?

2. Benarkah dua orang yang mendampinginya merupakan anggota Polisi Militer aktif?

3. Apakah kehadiran mereka berdasarkan perintah kedinasan atau semata-mata urusan keluarga?

4. Apakah terdapat surat kuasa, dokumen pembiayaan, atau dasar hukum yang sah untuk melakukan pengambilan kendaraan?

5. Mengapa Ahmad, yang menurut keterangan Berti masih memiliki persoalan keuangan dengan pihak keluarga, tidak dihadirkan untuk memberikan penjelasan?

Klarifikasi ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat maupun muncul dugaan adanya penyalahgunaan nama, jabatan, atribut, atau kewenangan institusi TNI untuk kepentingan pribadi.

Institusi TNI harus tetap dijaga kehormatan dan profesionalismenya. Aparat negara semestinya hadir memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat, bukan justru menimbulkan persepsi adanya tekanan kekuasaan dalam penyelesaian persoalan privat.

RUANG KLARIFIKASI TERBUKA

Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pria yang mengaku berpangkat Kolonel, kedua orang yang disebut sebagai anggota Polisi Militer, Ahmad, pihak pembiayaan, maupun institusi TNI terkait.

Keterangan dari seluruh pihak diperlukan untuk memastikan duduk perkara yang sebenarnya, termasuk legalitas pengambilan kendaraan dan kapasitas masing-masing pihak yang hadir di lokasi.

Pemberitaan ini merupakan bagian dari kontrol sosial dan upaya mendorong transparansi serta penegakan hukum yang adil. Semua pihak tetap harus diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan secara berimbang.

 

Tim Redaksi