PASAMAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasaman melaksanakan pemusnahan barang bukti tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), Rabu (4/11/2026), di halaman Kantor Kejari Pasaman, Lubuk Sikaping.
Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 26 perkara menjadi dasar pemusnahan barang bukti. Dari jumlah itu, 16 perkara merupakan tindak pidana narkotika, sementara 10 perkara lainnya merupakan tindak pidana umum.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Pasaman Parulian Dalimunthe, Ketua DPRD Pasaman Nelfri Asfandi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta sejumlah undangan lainnya.
Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman, Riki Supriadi, menjelaskan bahwa pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan kejaksaan dalam menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Ia merinci, dari 16 perkara narkotika, sebanyak 10 perkara berkaitan dengan narkotika jenis ganja dan enam perkara narkotika jenis sabu.
Sementara itu, 10 perkara tindak pidana umum terdiri atas satu perkara pertambangan emas ilegal, satu perkara penggelapan, dua perkara pencurian, dua perkara penganiayaan, satu perkara pembunuhan, serta tiga perkara pencabulan.
Menurut Riki, pemusnahan barang bukti merupakan bentuk pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan sekaligus tanggung jawab kejaksaan untuk memastikan barang bukti perkara pidana tidak kembali disalahgunakan.
Namun, pelaksanaan pemusnahan melalui pembakaran dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi cuaca serta dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Mengingat kondisi cuaca dan kabut asap akibat karhutla, pemusnahan barang bukti melalui pembakaran kami lakukan secara bertahap,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Riki juga mengingatkan masyarakat agar menjauhi narkotika dan tidak terlibat dalam penyalahgunaannya. Menurutnya, narkotika dapat merusak masa depan serta memicu berbagai persoalan hukum dan sosial.
Wabup: Kesadaran Hukum Tanggung Jawab Bersama
Sementara itu, Wakil Bupati Pasaman Parulian Dalimunthe menyampaikan apresiasi kepada Kejari Pasaman beserta seluruh jajaran atas pelaksanaan pemusnahan barang bukti tersebut.
Parulian menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian penting dari rangkaian penegakan hukum setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berkekuatan hukum tetap.
“Pemusnahan barang bukti pada hari ini bukan merupakan kegiatan seremonial semata, tetapi menjadi bagian penting dari rangkaian penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tidak berhenti pada putusan pengadilan, tetapi harus ditindaklanjuti melalui pelaksanaan eksekusi secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkap Parulian.
Ia menambahkan, pemusnahan barang bukti bertujuan memastikan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana tidak kembali disalahgunakan maupun dimanfaatkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum.
Menurutnya, penegakan hukum merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman berharap sinergi dan koordinasi antara kejaksaan, kepolisian, pengadilan, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait terus diperkuat.
Parulian juga mengingatkan bahwa upaya menciptakan Kabupaten Pasaman yang aman dan kondusif tidak dapat hanya dibebankan kepada satu instansi. Diperlukan komitmen, kerja sama, dan tanggung jawab bersama, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat.
Ia berharap pemusnahan barang bukti tersebut menjadi pengingat bahwa setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan.
“Mari bersama-sama membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sosial, serta menciptakan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, ketertiban, dan keadilan,” tutupnya.
Pemusnahan barang bukti dari 26 perkara tersebut sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan putusan hukum yang telah berkekuatan tetap, serta pengingat pentingnya pencegahan tindak pidana melalui peningkatan kesadaran hukum di tengah masyarakat.
(Rz)
