NIAS UTARA, SUMATERA UTARA – 31 Juli 2026 — Harapan masyarakat Kecamatan Tugala Oyo, Kabupaten Nias Utara, terhadap pembangunan jalan penghubung menuju Kabupaten Nias Barat kembali mengemuka. Infrastruktur yang selama bertahun-tahun dijanjikan sebagai prioritas pembangunan itu hingga kini belum menunjukkan realisasi yang nyata, sementara kondisi jalan semakin memprihatinkan dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Jalan strategis yang menghubungkan Kecamatan Moro’o, Kabupaten Nias Barat, dengan wilayah Kecamatan Tugala Oyo hingga Kecamatan Alasa menuju Ibu Kota Kabupaten Nias Utara di Lotu tersebut merupakan jalur vital yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat sekaligus jalur alternatif utama bagi aktivitas ekonomi antarwilayah.
Ruas jalan tersebut melintasi sejumlah desa, di antaranya Desa Siwawo, Desa Gunung Tua, Desa Hilisebua, dan Desa Harefanaese. Namun hingga saat ini, kondisi jalan di sejumlah titik masih rusak berat dan belum mendapatkan penanganan yang memadai.
Ironisnya, pembangunan akses jalan tersebut bukanlah wacana baru. Sejak awal pemekaran Kepulauan Nias, pembangunan ruas jalan itu telah menjadi bagian dari komitmen berbagai pemimpin daerah. Aspirasi tersebut bahkan telah diperjuangkan sejak masa kepemimpinan mantan Bupati Nias, Binahati B. Baeha, S.H. (Ama Melvin Baeha), bersama Khenoki Waruwu yang saat itu menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias dari Fraksi Partai Pelopor.
Namun, setelah bertahun-tahun berlalu, masyarakat menilai komitmen tersebut belum diwujudkan melalui langkah konkret maupun alokasi pembangunan yang memadai.
Dampak Langsung Terhadap Kehidupan Warga
Kondisi jalan yang terus dibiarkan rusak memberikan dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok menjadi tidak efisien akibat tingginya biaya transportasi. Petani dan pelaku usaha kecil harus menanggung ongkos angkut yang semakin mahal, sehingga mengurangi daya saing ekonomi masyarakat pedesaan.
Di sisi lain, akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan juga terganggu. Warga mengaku kesulitan ketika harus membawa pasien dalam kondisi darurat, mengantar anak ke sekolah, maupun mengurus berbagai kebutuhan administrasi ke pusat pemerintahan.
Masyarakat juga menyoroti bahwa isu pembangunan jalan tersebut kerap kembali mencuat menjelang momentum politik, namun setelah pesta demokrasi berakhir, realisasi pembangunan kembali menghilang tanpa kepastian.
Masyarakat Desak Pemerintah Bertindak
Melihat kondisi tersebut, tokoh masyarakat bersama warga di wilayah terdampak mendesak Pemerintah Kabupaten Nias Utara, Pemerintah Kabupaten Nias Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, hingga pemerintah pusat melalui kementerian terkait agar segera melakukan koordinasi lintas wilayah dan merealisasikan pembangunan jalan penghubung tersebut.
“Kami berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tidak lagi menutup mata terhadap kondisi ini. Jalan ini adalah urat nadi perekonomian masyarakat. Sudah terlalu lama kami hanya mendengar janji tanpa melihat pembangunan yang nyata. Kami membutuhkan tindakan, bukan sekadar komitmen di atas kertas,” ujar salah seorang tokoh masyarakat.
Masyarakat menilai pembangunan jalan penghubung Nias Utara–Nias Barat bukan semata proyek infrastruktur, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan Kepulauan Nias.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat informasi mengenai kepastian jadwal pembangunan maupun alokasi anggaran khusus untuk penanganan ruas jalan tersebut. Warga berharap pemerintah segera memberikan kepastian agar akses vital yang selama ini menjadi penopang aktivitas ekonomi dan pelayanan publik tidak lagi terabaikan.
