PASAMAN, INTELIJENJENDERAL.COM – Keberadaan bangunan baru milik Pemerintah Nagari Sundatar, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, menjadi sorotan. Pasalnya, bangunan yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan perekonomian masyarakat tersebut terlihat sepi, belum menunjukkan aktivitas rutin, serta terkesan kurang terawat.
Berdasarkan pantauan awak media di lapangan, lingkungan sekitar bangunan mulai ditumbuhi semak dan rumput liar. Kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa pemeliharaan bangunan belum dilakukan secara maksimal, meskipun bangunan itu merupakan aset yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah.
Situasi ini memunculkan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat, terutama menyangkut fungsi bangunan, tingkat pemanfaatan, pengelolaan, hingga tanggung jawab pemeliharaan aset nagari tersebut.
Untuk memperoleh penjelasan dan menjaga keberimbangan pemberitaan, awak media melakukan konfirmasi kepada Wali Nagari Sundatar, Desiva Hendri.
Dalam keterangannya, Desiva Hendri menjelaskan bahwa bangunan tersebut saat ini digunakan untuk aktivitas Koperasi dan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sundatar.
Menurutnya, aktivitas Koperasi dan BUMNag tidak berlangsung setiap hari. Karena itu, kantor tersebut tidak selalu terlihat buka ataupun menunjukkan aktivitas di dalam bangunan.
Penjelasan Wali Nagari tersebut memberikan gambaran mengenai peruntukan bangunan. Namun demikian, persoalan pemeliharaan fisik dan kebersihan lingkungan tetap menjadi perhatian yang perlu dijelaskan lebih lanjut.
Sudah Ada Peruntukan, Mengapa Terlihat Kurang Terawat?
Apabila bangunan tersebut memang telah diserahkan dan dimanfaatkan oleh Koperasi maupun BUMNag, tentu perlu dipastikan siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perawatan aset tersebut.
Sebab, keberadaan bangunan pemerintah tidak cukup hanya memiliki peruntukan secara administratif. Pemanfaatannya harus berjalan secara nyata, disertai pengelolaan dan pemeliharaan yang baik agar tidak menimbulkan kesan bangunan terbengkalai.
Masyarakat juga berhak mengetahui sejauh mana manfaat pembangunan tersebut, terlebih apabila anggaran yang digunakan bersumber dari keuangan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
Selain mempertanyakan pemanfaatan bangunan, informasi mengenai besaran anggaran pembangunan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan, serta dokumen maupun proses serah terima aset kepada pihak pengelola juga menjadi hal penting untuk diketahui publik.
Pemerintah Nagari Sundatar diharapkan tidak mengabaikan kondisi tersebut dan segera memastikan lingkungan bangunan dibersihkan serta pemeliharaan dilakukan secara berkala.
Pengelolaan aset pemerintah harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Jangan sampai bangunan yang telah menghabiskan anggaran pemerintah justru hanya berdiri tanpa aktivitas yang jelas dan terkesan kurang terurus.
Awak Media Akan Telusuri Lebih Lanjut
Awak media akan terus menelusuri persoalan ini, termasuk memastikan bagaimana realisasi pemanfaatan bangunan, siapa pengelola yang bertanggung jawab, serta apakah pelaksanaan dan pengelolaan aset tersebut telah sesuai dengan peruntukannya.
Pertanyaan mendasar yang perlu mendapatkan jawaban adalah: jika bangunan tersebut sudah diperuntukkan bagi Koperasi dan BUMNag, mengapa kondisi lingkungan sekitarnya justru terlihat kurang terawat? Bagaimana pula bentuk aktivitas dan pertanggungjawaban pengelolaannya?
Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran dan pengelolaan aset pemerintah, agar setiap pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Awak media tetap mengedepankan prinsip keberimbangan, mengutamakan fakta, serta membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Wali Nagari, pengurus Koperasi, pengelola BUMNag, maupun pihak terkait lainnya.
