Nias Barat – Aroma dugaan penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 di Desa Onozalukhu You, Kecamatan Moro’o, Kabupaten Nias Barat, semakin menyengat. Masyarakat kini secara terbuka menyuarakan kekecewaan dan mendesak audit menyeluruh terhadap kepemimpinan Penjabat (PJ) Kepala Desa, Fangalulu Waruwu, S.Pd.
Dengan total anggaran mencapai Rp 1.206.182.132, realisasi di lapangan justru dinilai jauh dari harapan dan tidak mencerminkan penggunaan dana yang semestinya. Sejumlah program yang dianggarkan besar disebut tidak tampak wujudnya secara nyata.
Daftar Anggaran Disorot: Diduga Hanya Sekadar Angka
Warga mengungkap sedikitnya delapan item kegiatan yang dianggap janggal dan patut dipertanyakan, yakni:
Operasional Pemerintah Desa: Rp 26.500.000
Penyelenggaraan PAUD: Rp 52.800.000
Penyelenggaraan Posyandu: Rp 64.320.000
Pemeliharaan Jalan Desa: Rp 32.560.000
Pos Keamanan Desa (Puskamdes): Rp 7.200.000
Pembinaan LPM: Rp 2.163.000
Pelatihan Teknologi Tepat Guna: Rp 30.577.000
Pengembangan Potensi Desa: Rp 32.110.000
Menurut masyarakat, sejumlah program tersebut tidak menunjukkan hasil yang sebanding dengan besarnya anggaran yang telah digelontorkan.
Kepemimpinan Disorot: Otoriter dan Diduga Sarat Kepentingan Pribadi
Tak hanya soal anggaran, warga juga menuding PJ Kepala Desa bertindak sepihak dalam pengambilan keputusan strategis. Pembangunan Gedung Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih disebut tidak melalui mekanisme musyawarah desa sebagaimana mestinya.
Lebih jauh, lokasi pembangunan menjadi sorotan tajam. Warga menilai penempatan gedung koperasi tepat di depan rumah pribadi PJ Kades, serta pembangunan kandang ternak babi di belakang kediamannya, sebagai indikasi kuat adanya konflik kepentingan.
“Ini bukan lagi sekadar kelalaian, tapi sudah mengarah pada penyalahgunaan kewenangan. Aset negara seolah diperlakukan seperti milik pribadi,” tegas seorang tokoh masyarakat.
Desakan Tegas: Audit, Usut, dan Tindak
Masyarakat kini tidak lagi sekadar mengeluh. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Nias Barat, Inspektorat, serta aparat penegak hukum untuk segera turun tangan.
Audit menyeluruh dianggap sebagai langkah mendesak guna mengungkap dugaan penyimpangan yang nilainya diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
“Dana desa adalah uang rakyat. Jika dikelola tidak transparan dan diduga disalahgunakan, maka harus ada konsekuensi hukum yang jelas,” tegas warga.
Hingga saat ini, PJ Kepala Desa Onozalukhu You belum memberikan klarifikasi resmi atas berbagai tudingan serius tersebut.