PEKANBARU – Aliansi mahasiswa yang terdiri dari Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) STAI Al-Azhar Pekanbaru dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIE Riau menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Riau, Selasa (17/6/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait berbagai persoalan nasional dan daerah yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah isu, mulai dari tekanan ekonomi, melemahnya nilai tukar rupiah, kenaikan harga kebutuhan pokok, transparansi pengelolaan anggaran, hingga tata kelola pemerintahan yang dinilai berdampak terhadap menurunnya kepercayaan publik.
Koordinator Lapangan aksi yang juga Presiden Mahasiswa STAI Al-Azhar Pekanbaru, Noprianda Ramadhan, mengatakan mahasiswa hadir untuk menyuarakan kondisi masyarakat yang saat ini menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial.
“Hari ini kami berdiri di depan gedung rakyat untuk mempertanyakan satu hal sederhana, masihkah negara berpihak kepada rakyatnya? Sebab yang kami lihat hari ini adalah rakyat yang semakin susah, sementara para pemegang kekuasaan terlihat semakin nyaman,” ujarnya dalam orasi.
Menurut Noprianda, persoalan yang terjadi saat ini tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga menyangkut keberpihakan kebijakan kepada masyarakat.
“Rakyat sedang berjuang membeli beras, membayar biaya pendidikan, dan mempertahankan kehidupan keluarganya. Namun di saat yang sama, yang muncul justru kabar pemborosan anggaran, konflik politik, dan berbagai kebijakan yang semakin menjauh dari kebutuhan masyarakat,” katanya.
Mahasiswa juga meminta DPRD Provinsi Riau untuk menunjukkan komitmen dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan tidak hanya menjadikan aksi penyampaian pendapat sebagai agenda seremonial.
Dalam tuntutannya, massa aksi mendorong penghentian pemborosan anggaran negara, menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan transparansi anggaran beasiswa, menyelesaikan persoalan defisit daerah, serta mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran yang dinilai merugikan kepentingan publik.
Selain itu, Noprianda turut menyoroti fenomena yang menurutnya menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi masyarakat dengan sebagian elite politik.
“Ketika rakyat dipaksa hidup hemat, sebagian pejabat justru mempertontonkan kemewahan. Ketika masyarakat diminta memahami kondisi negara, mereka justru mempertontonkan konflik dan perebutan kepentingan. Ini ironi yang menyakitkan dan tidak boleh terus dianggap normal,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Umum aksi yang juga Presiden Mahasiswa STIE Riau, Ahmad Adnan, menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap kondisi bangsa dan daerah.
“Mahasiswa tidak boleh diam ketika rakyat dipaksa menanggung beban dari kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka. Kami hadir untuk memastikan bahwa suara masyarakat tidak berhenti di jalanan, tetapi sampai kepada para pengambil kebijakan,” ujarnya.
Ahmad menilai berbagai persoalan yang terjadi saat ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas kepemimpinan dan penguatan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
“Kami melihat banyak persoalan yang belum diselesaikan secara serius, mulai dari tekanan ekonomi, transparansi anggaran, hingga berbagai dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan karena para pemimpinnya lebih sibuk menjaga kepentingan politik daripada menyelesaikan persoalan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, mahasiswa akan terus mengawal dan memantau perkembangan berbagai tuntutan yang telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Riau.
“Aksi hari ini bukan akhir, melainkan awal dari pengawalan yang lebih panjang. Kami akan terus mengawasi, mengevaluasi, dan mengingatkan. Sebab demokrasi tidak boleh hanya hidup saat pemilu, tetapi harus hadir dalam setiap kebijakan yang menyangkut nasib rakyat,” pungkasnya.
(Redaksi)
