Mandailing Natal – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bukit Malintang kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, kritik datang dari Satuan Mahasiswa Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (SATMA AMPI) Kabupaten Mandailing Natal yang menilai pengelolaan program tersebut tidak berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Bendahara SATMA AMPI Mandailing Natal, Muhammad Saleh, secara tegas mendesak Pemerintah Daerah dan pihak terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, bahkan memutus kerja sama dengan yayasan pengelola MBG di Bukit Malintang.
Desakan tersebut muncul menyusul adanya klarifikasi dari pihak pengelola dapur MBG yang dinilai tidak sejalan dengan hasil temuan Puskesmas setempat, khususnya terkait penggunaan dan kelayakan air dalam aktivitas dapur program MBG.
“Jika klarifikasi pengelola tidak sejalan dengan temuan Puskesmas, ini sudah cukup menjadi alasan kuat untuk mengevaluasi dan memutus kerja sama. Program sebesar MBG tidak boleh dijalankan dengan standar yang abu-abu,” tegas Muhammad Saleh.
Menurutnya, ketidaksinkronan antara laporan pengelola dan hasil pemeriksaan tenaga kesehatan merupakan alarm serius terhadap kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di lapangan, terutama yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan peserta didik.
SATMA AMPI Madina juga menyoroti besarnya anggaran operasional yang disebut mencapai Rp6 juta per hari, namun belum tercermin dalam penerapan SOP dapur yang layak dan profesional.
“Anggaran operasional mencapai Rp6 juta per hari, tetapi faktanya masih ditemukan dugaan pelanggaran SOP. Ini sangat ironis dan patut dipertanyakan ke mana efektivitas anggaran tersebut dialokasikan,” ujar Saleh.
Ia menambahkan, dengan anggaran sebesar itu, kebutuhan mendasar seperti air bersih, sanitasi dapur, serta standar keamanan pangan seharusnya dapat dipenuhi tanpa menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, SATMA AMPI Mandailing Natal menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan anak-anak sebagai penerima manfaat Program MBG tidak boleh dikompromikan dengan alasan teknis maupun administratif dari pihak pengelola.
“SATMA AMPI Madina tidak menolak Program Makan Bergizi Gratis. Yang kami tolak adalah pengelolaan yang tidak profesional dan tidak patuh SOP. Jika yayasan pengelola tidak mampu menjalankan standar yang ditetapkan, maka kerja sama wajib dihentikan dan diganti,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, SATMA AMPI Mandailing Natal mendesak Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk segera melakukan audit menyeluruh, transparan, dan akuntabel terhadap pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Bukit Malintang.
SATMA AMPI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar benar-benar berjalan sesuai tujuan awal, transparan dalam pengelolaan anggaran, serta menjamin kesehatan dan keselamatan peserta didik sebagai penerima manfaat utama
Tim/redaksi
