Nias Barat, 4 Agustus 2026 – Pelaksanaan proyek pembangunan jalan aspal jenis Lapis Penetrasi Makadam (Lapen) di Desa Sitoluewali, Kecamatan Moro’o, Kabupaten Nias Barat, menuai sorotan keras dari masyarakat. Warga menilai proyek yang diperkirakan menelan anggaran hingga miliaran rupiah tersebut minim transparansi dan diduga menggunakan material yang tidak sesuai standar teknis.
Kecurigaan masyarakat muncul sejak tahap awal pelaksanaan pekerjaan. Hingga proses pengerasan berlangsung, warga mengaku tidak menemukan papan informasi proyek di lokasi pekerjaan. Akibatnya, informasi penting seperti sumber pendanaan, nilai kontrak, volume pekerjaan, masa pelaksanaan, hingga identitas kontraktor pelaksana tidak diketahui publik.
Ketiadaan papan informasi tersebut memicu dugaan di tengah masyarakat bahwa proyek yang terdiri dari satu paket pekerjaan di tiga titik, termasuk satu titik pembangunan jalan rigid beton, terkesan sebagai proyek yang tidak terbuka kepada masyarakat.
Selain persoalan transparansi, warga juga mempertanyakan mutu pekerjaan pada lapisan dasar jalan. Menurut pengamatan masyarakat, material yang digunakan diduga berupa campuran pasir dan lumpur yang dinilai tidak layak dijadikan pondasi konstruksi jalan aspal. Jika dugaan tersebut benar, warga khawatir kualitas jalan akan menurun, mudah mengalami kerusakan, dan tidak mampu memberikan manfaat jangka panjang sesuai harapan masyarakat.
Menyikapi kondisi tersebut, masyarakat Desa Sitoluewali mendesak Pemerintah Kabupaten Nias Barat beserta dinas teknis terkait segera turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, serta evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pekerjaan sebelum proyek dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Warga menegaskan bahwa proyek tersebut menggunakan anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat. Karena itu, setiap tahapan pelaksanaan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan agar tidak merugikan kepentingan masyarakat.
Masyarakat juga meminta aparat pengawas internal pemerintah maupun instansi berwenang melakukan audit terhadap pelaksanaan proyek apabila ditemukan indikasi penyimpangan, sehingga pembangunan infrastruktur di Kecamatan Moro’o benar-benar menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, tahan lama, dan memberikan manfaat nyata bagi mobilitas serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Hingga berita ini disusun, pihak kontraktor pelaksana maupun instansi yang bertanggung jawab atas proyek tersebut belum memberikan keterangan resmi. Redaksi akan memberikan ruang hak jawab dan memuat klarifikasi apabila telah diperoleh.
