Merangin | Intelijen Jendral Aroma busuk tambang ilegal kembali menyeruak dari jantung Kabupaten Merangin. Di kawasan objek wisata Dam Betuk, Desa Tambang Baru, Kecamatan Tabir Lintas yang sejatinya milik Pemerintah Daerah kini berubah menjadi sarang aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang dijaga ketat oleh preman bayaran.
Pantauan lapangan pada Jumat, 7 November 2025, memperlihatkan sedikitnya 60 set dompeng rakit beroperasi di area Dam Betuk. Air yang semestinya jernih kini berubah keruh. Suara mesin dompeng meraung tanpa henti, menenggelamkan suara ikan dan menyingkirkan fungsi wisata yang dulu jadi kebanggaan warga.
Namun yang lebih mengerikan bukan hanya kerusakan lingkungannya, melainkan penjagaan ketat ala wilayah terlarang. Sejumlah preman bayaran diduga disewa oleh pelaku tambang untuk memastikan tak ada aparat, pejabat, atau wartawan yang bisa mendekat. Wartawan yang mencoba meliput bahkan sempat dicekik dan diusir secara brutal, hanya karena berupaya merekam bukti aktivitas PETI di lokasi tersebut.
“Mereka seperti penjaga tambang, bukan sekadar pekerja. Semua yang datang langsung dihadang,”ujar seorang sumber di lapangan yang meminta namanya disembunyikan.
Camat Diadang, Wakil Bupati Dihalang
Kisah ganjil terjadi ketika Camat Tabir Lintas, Mawarna, bersama beberapa pegawai kecamatan, mencoba menuju lokasi setelah viralnya pemberitaan soal PETI di Dam Betuk.
Namun, langkah mereka terhenti di tengah jalan.
“Iya, tadi pagi Bu Camat datang ke Dam Betuk, tapi belum sampai sudah dihadang. Mereka memaksa Bu Camat untuk balik arah,” ungkap seorang saksi mata.
Tak lama berselang, Wakil Bupati Merangin, Drs. Abdul Kafid, bersama rombongan Pemkab dan Polsek Tabir, juga menuju lokasi. Setelah negosiasi panjang dan penjagaan ketat, rombongan akhirnya berhasil masuk.
Dalam keterangannya, Wakil Bupati menegaskan akan menertibkan seluruh aktivitas PETI dan mengembalikan fungsi Dam Betuk sebagai kawasan wisata dan budidaya ikan air tawar.
Namun, pernyataan itu kini dipertanyakan publik. Sebab, laporan dan pemberitaan soal PETI Dam Betuk sudah berkali-kali muncul, bahkan dilaporkan ke Polda Jambi, tetapi hingga kini tak ada tindakan tegas.
Negara Kalah di Hadapan Preman
Pertanyaan besar pun mengemuka:
Apakah aparat penegak hukum takut terhadap para preman bayaran di tambang ilegal?
Ironi ini terjadi di tengah gencarnya kampanye Pemerintah Kabupaten Merangin menolak PETI. Sementara di lapangan, aset daerah sendiri dikuasai oleh mafia tambang dan dijaga preman, seperti wilayah tanpa hukum.
Jika dibiarkan, Dam Betuk tak hanya kehilangan nilai wisatanya, tetapi juga kehilangan martabat hukum negara.
Negara tampak kalah oleh preman.
Aparat diam. Hukum tumpul.
Dan Dam Betuk kini menjadi simbol nyata bahwa ketika tambang ilegal bersatu dengan premanisme, yang hancur bukan hanya alam tapi kewibawaan negara.
