Kabupaten Solok, Sumbar ||Di tengah gencarnya komitmen Kapolda Sumatera Barat dalam memberantas aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), ironi justru hadir dari Kabupaten Solok. Sudah lebih dari sebulan aktivitas PETI terus bergentayangan di sejumlah kecamatan, namun tak kunjung ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Warga pun bertanya keras: “Ke mana APH?”
Hasil penelusuran awak media menunjukkan titik PETI tersebar di beberapa kecamatan seperti Hilir Gumanti, Payung Sekaki, dan Tigo Lurah (29/07/2025).
Di Hilir Gumanti, kegiatan ilegal ini menjalar di Nagari Sungai Abu, Talang Babungo, Hiliran Gumanti, hingga Sariak Alahan Tigo. Sementara di Payung Sekaki, PETI menjamur di Supayang, Kipek, Aia Luo, dan Sirukam. Di dua kecamatan terakhir itu saja, kabarnya puluhan unit eskavator leluasa melakukan pengerukan emas tanpa izin. Praktik ilegal yang dilakukan terang-terangan, seolah-olah hukum tak lagi bertaji.
──────────
Diduga Ada Oknum yang Membekingi
──────────
Sulit dielakkan jika aktivitas PETI selancar itu hanya sekadar keberanian pelaku. Publik menyebut sudah menjadi rahasia umum bahwa operasi ilegal ini diduga melibatkan oknum aparat di lapangan.
“Di Solok banyak bang, dan salah satunya ini lah bang,” ujar seorang warga sambil mengirimkan video aktivitas PETI kepada awak media.
“Kalau abang tidak percaya, saya siap mengantar ke lokasi,” tambahnya.
Keresahan masyarakat semakin menjadi. Di media sosial, publik mengecam penegakan hukum yang dinilai hanya menyentuh pihak tertentu saja. Sementara yang memiliki “koordinasi khusus”, tetap berjalan seperti tak tersentuh.
──────────
Pungli Ratusan Juta Disorot Publik
──────────
Sebelumnya mencuat dugaan adanya pungutan liar berkedok “koordinasi keamanan” yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan. Bila dugaan ini benar, tak heran jika alat berat bisa hilir mudik tanpa hambatan di wilayah hukum Polres Solok Arosuka.
Tindakan aparat setempat pun dinilai hanya formalitas. Setiap kali ada operasi, informasi terlanjur bocor, pelaku keburu melarikan diri. Yang tersisa hanya genangan bekas pengerukan yang masih “basah” dan jejak ban alat berat yang dengan cepat kembali ramai setelah operasi ditutup.
Publik pun mulai bertanya lebih serius:
Apakah APH benar sedang memerangi PETI? Atau justru ada permainan antara pelaku dengan sejumlah oknum?
──────────
Desakan Publik Menguat: Evaluasi Total
──────────
Kapolda Sumbar diminta turun tangan langsung mengevaluasi jajaran terkait. Jangan sampai citra Polri dicederai sebagian oknum yang lebih memilih menumpuk keuntungan pribadi dibanding menjaga amanah dan marwah institusi.
Kapolres Solok Arosuka yang coba dikonfirmasi soal maraknya PETI, hanya meminta awak media datang ke Mapolres Solok tanpa memberikan jawaban konkret terkait tindakan yang telah diambil.
Ketika hukum tampak ompong dan aparat justru menjadi penonton, siapa yang akhirnya melindungi masyarakat dan lingkungan?
Masyarakat Kabupaten Solok menunggu, publik mengawasi. Dan kepercayaan, sekali runtuh, tak bisa ditambal dengan janji.
