SOLOK SELATAN – Aktivitas tambang emas ilegal (PETI) di Kabupaten Solok Selatan kini semakin brutal. Ironisnya, aparat kepolisian yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan justru dinilai hanya menjalankan penindakan formalitas. Operasi digelar sekadar pencitraan, hasilnya nihil, sementara para penambang terus berpesta merusak alam.
Setiap kali operasi dilancarkan, informasi selalu bocor. Aparat hanya menemukan bekas aktivitas tambang, sementara pelaku sudah lebih dulu kabur. Tak lama berselang, aktivitas kembali berjalan dengan mulus. Publik pun geram: apakah polisi benar-benar tak mampu, atau justru memang bermain mata dengan para penambang ilegal?
Alat Berat Berkeliaran, Sungai Batanghari Dihabisi
Sejumlah alat berat bebas bekerja di Muaro Sangir, Lubuk Ulang Aling Selatan, Tengah, hingga Induk, Kecamatan Sangir Batanghari. Sungai Batanghari yang menjadi urat nadi kehidupan jutaan orang kini berubah jadi kubangan keruh beracun. Merkuri bertebaran, air tak lagi layak minum, perikanan terancam mati, dan kesehatan masyarakat dipertaruhkan.
Sungai sepanjang 800 kilometer ini bukan sekadar aliran air, tapi sumber kehidupan. Kini ia dikorbankan demi kerakusan segelintir mafia tambang—dan pembiaran aparat yang berpaling muka.
Komitmen Gubernur Hanya Gertakan Kosong
Gubernur Sumbar Mahyeldi berkali-kali lantang bicara tentang komitmen memberantas PETI. Namun kenyataan di lapangan justru mempermalukan janji itu. Faktanya, PETI tetap beroperasi secara terbuka, bahkan terang-terangan. Publik meyakini para pelaku merasa aman karena membayar “uang payung” kepada oknum-oknum serakah yang berkhianat terhadap tugas negara.
BBM Subsidi Disedot, Rakyat Jadi Korban
PETI bukan hanya merusak ekologi, tetapi juga merampas hak rakyat. Solar subsidi disedot untuk menghidupi mesin-mesin rakus tambang ilegal. Akibatnya, masyarakat kesulitan mendapatkan BBM di SPBU. Dugaan kuat ada jaringan mafia distribusi yang ikut bermain, dan lagi-lagi, aparat diam seribu bahasa.
Polres Solok Selatan: Janji Pemberantasan Hanya Omong Kosong
Satgas Illegal Mining Polres Solok Selatan terbukti ompong. Mereka menghabiskan anggaran tapi nihil hasil. Kapolres Solok Selatan berulang kali berkoar di media soal komitmen memberantas PETI, tapi publik sudah muak. Yang terlihat justru keberpihakan aparat terhadap para penambang—setidaknya dengan membiarkan mereka beroperasi sebebas-bebasnya.
Seorang warga, A, yang turun langsung ke lokasi pada Sabtu (27/9/2025) menegaskan:
> “Aktivitas PETI itu bebas sekali. Menurut saya, pasti ada beking aparat, karena dilakukan terang-terangan tanpa takut disentuh hukum. Kalau dibiarkan, lama-lama kampung kami bisa tenggelam.”
Suara rakyat ini seharusnya jadi alarm, tapi aparat justru tuli.
Wibawa Hukum Hancur, Publik Menyebut Aparat ‘Bangsat’
Dugaan keterlibatan oknum polisi dalam praktik beking makin sulit dibantah. Fakta di lapangan menunjukkan pembiaran, bahkan indikasi permainan uang haram yang mengenyangkan perut segelintir aparat.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya Sungai Batanghari yang mati, tapi juga marwah hukum akan terkubur dalam-dalam. Polres Solok Selatan terancam kehilangan wibawa di mata publik, dan tak lebih dari sekadar penonton bisu di tengah pesta perusakan lingkungan.
